Selain itu, penunjukan Kolonel (Purn) Restu Widiantoro sebagai Direktur PT Timah menjadi bagian dari strategi membersihkan sektor pertambangan dari dalam.
“Ini bukan hanya pengamanan, tapi operasi pemutihan sektor strategis nasional. Jika Prabowo tak bertindak, ia hanya akan jadi presiden simbolik,” kata Ginting.
Prabowo dinilai memilih jalur keras untuk menegaskan arah pemerintahannya, sejalan dengan janji Asta Cita-nya.
Namun, sejumlah kelompok sipil mengkritik pelibatan TNI dalam urusan hukum. Mereka khawatir ini berpotensi menyeret militer ke ranah penegakan hukum yang seharusnya dijalankan lembaga sipil. Kekhawatiran muncul atas independensi hukum jika militer terlalu dalam terlibat dalam pengamanan lembaga seperti Kejaksaan.
Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwadi menegaskan pengamanan oleh TNI bersifat temporer dan insidental, merespons situasi kasus-kasus besar yang tengah ditangani.
Sementara itu, TNI melalui Mayjen Kristomei Sianturi memastikan bahwa seluruh personel yang ditugaskan tetap berpegang pada profesionalisme dan netralitas.
Langkah ini disebut bagian dari “rapat negara” yang dipimpin langsung Presiden Prabowo, dihadiri Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, dan menteri terkait.
Ini menandai era baru di mana TNI tidak sekadar bertugas menjaga batas negara, tapi juga menjadi pelindung dalam perang melawan korupsi dan penguasaan aset negara oleh oligarki hitam.