RADARTV - Pengadaan barang dan jasa, melalui lelang sistim Katalog Elektronik atau E-Katalog di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) dinilai tak beres.
Lelang kegiatan proyek infrastuktur menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dinilai tidak transparan, bahkan terindikasi sarat praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Hal itu terungkap saat Ketua Gabpeknas Lampung Timur Maradoni bersama beberapa rekanan mendatangi Kantor Dinas PUPR Lamtim untuk memintai klarifikasi atas masalah tersebut.
Menurut Maradoni, “Lelang barang dan jasa pada kegiatan yang bersumber dari DAK dan DAU tahun 2024, disinyalir berbau KKN,” tegas dia.
Namun sayang, tidak ada pejabat berwenang yang datang untuk menemui mereka. Semua pejabat diduga mengecilkan diri dan memilih menghindari tamu rekanan ini.
Diduga kuat lelang dengan sistim katalog elektronik atau (E-Katalog) sudah ada pengantinnya alias sudah ditetapkan pemenangnya. ”Indikasinya kuat sudah ada pengondisian sejak awal, sudah ada pengantinya,” sebut Doni.
Diduga pengantin atau pemenang lelang E-Katalog DAK dan DAU untuk kegiatan infrastruktur dengan anggaran milyaran rupiah itu merupakan permainan dari oknum PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
”Disinyalir ada keterlibatan kuat dari Pelaksana Tugas Kadis PUPR Lampung Timur dalam menentukan siapa pemenang lelang itu,” ungkap Maradoni.
Sementara, Sirojudin Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan selaku PP, saat hendak dimintai keterangan sedang tidak ada di tempat. (*)