RADARTV : Usaha penggilingan padi di Provinsi Lampung nyaris bertumbangan akibat didera sejumlah masalah. Perum Bulog Divre Lampung meluncurkan program kolaborice sebagai upaya membantu mengatasi usaha penggilingan padi rakyat untuk tetap bertahan hidup.
Langkah ini merupakan terobosan membantu usaha penggilingan padi rakyat mengatasi sejumlah masalah. Problematika usaha penggilangan padi rakyat hampir tumbang di Provinsi Lampung antara lain, harga padi kian melonjak, hasil panen terus menurun akibat kemarau panjang dan tidak terbendungnya praktik kapitalisme perusahan raksasa penggilingan padi.
BACA JUGA : Ancaman Serius Harga Beras Di Lampung Terus Naik Meroket Tak Terkendali
Kolaborice memiliki keunggulan komersil, saling menguntungkan. Bulog memfasilitasi pembiayaan usaha penggilingan padi, dengan pihak kedua dan menetapkan jaminan sebesar 5 % dari harga kesepakatan di perbankan milik BUMN.
”Meski progam ini sangat minim marjin bagi Bulog dan penggilingan padi. Namun cukup menghidupkan usaha penggilingan padi rakyat, agar usaha tidak mati dan bisa bertahan hidup,” kata Ketua Asosiasi Penggilingan Padi Rakyat Siger Lampung (ASPPARASILA) Riyan Suryanto, Jumat 20 Oktober 2023.
Poin sistem kerjasama yang disepakati antara lain, Bulog membeli beras dari penggilingan padi sesuai volume, dan spefikasi detil teknis produk dengan harga yang disepakati, dengan asuransi nilai jaminan sekira 5 %. Kemudian, Bulog wajib menjual kembali kepada perusahaan penggilingan padi tersebut.
”Mudah-mudahan program ini mampu memberikan manfaat kepada perusahaan penggilingan padi di tengah banyak masalah perberasan nasional dan lokal,” ujar Riyan.
Kisah Duka Penggilingan Padi
Kondisi panen di Provinsi Lampung sangat dipengaruhi musim kemarau sebagai dampak fenomena El Nino. Dicontohkan, luasan panen di sejumlah kecamatan di Lampung Selatan turun drastis. Misalnya di Kecamatan Sidomulyo hanya 60 %, di Palas – Sragi berkisar 50 – 60 %, dan Bedeng hanya 50 %.
Dalam kondisi seperti ini, maka harga jual gabah kering giling (GKG) terdongrak naik. Termasuk juga adanya pengaruh masuknya perusahaan kapital luar provinsi yang membeli langsung GKG di Provinsi Lampung.
”Harapanya, kami meminta pemerintah pusat melakukan subsidi dan moderisasi gilingan padi rakyat supaya untuk bisa menghasilkan kualitas beras premium,” tandasnya.
Dijelaskanya progam ini sangat d rasakan. Awal bergulirnya kolaborice ini asosiasi penggilingan padi rakyat Siger Lampung berdiskusi mendalam dengan pihak Bulog yang diwakili mantan Pj Perum Bulog Lampung Nurman Susilo.
Pihak Bulog sangat berempati dengan kondisi penggilingan padi yang mulai tumbang satu persatu. Dengan memberi solusi agar tetap eksis dalam kondisi sulit dengan menawarkan progam kolaborice dan memberi kemudahan, beserta membantu menfasilitasi jaminan kepihak ke-3 ( perbankan).
Masalah Lain Penggilingan Padi
Diberitakan sebelumnya, melonjaknya harga beras di kalangan konsumen disebabkan oleh banyak faktor. Pertama pasokan menipis akibat banyak sawah gagal panen sebagai konsekuesnsi kemarau panjang fenomena el nino.
Berikutnya yakni tidak dilaksanakan secara serius Pergub Nomor 7/ Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah. Gubernur Lampung sebagai kepala pemerintahan dan dinas teknis selaku pelaksana tak menjalankan peraturan hukum ini hingga merugikan penggilangan padi.
Salah satunya adalah dalam pasal 5 ayat (2) yang berbunyi hasil pertanian berupa gabah dilarang untuk didistribusikan ke luar daerah.
Faktanya, sejak beberapa bulan lalu terjadi praktik kecurangan yang diduga dilakukan grup raksasa PT Wilmar. Perusahaan kapitalis dengan base di Banten dan Palembang ini melakukan aksi borong gabah milik petani Lampung.
PT Wilmar membeli gabah petani dengan harga di atas rata-rata, dengan cara membawa gabah ke luar Lampung. Di satu sisi, petani senang karena jerih payahnya dihargai tinggi.
Namun dampaknya, ketika aksi monopoli ini sudah berjalan. Seluruh gabah sudah dibeli, digiling, dan dijadikan beras . Kemudian dijual dengan harga tinggi. ”Jika sudah begini siapa yang dirugikan, yakni usaha penggilingan padi dan masyarakat sebagai konsumsi beras,” katanya. (*)