Hakim Tolak Perlawanan Silmy Karim, Sidang Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Berlanjut

RADARTVNEWS.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak perlawanan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Putusan sela tersebut dibacakan Hakim Ketua Atep Sopandi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dalam putusannya, majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum telah menguraikan dugaan perbuatan Silmy secara lengkap dan cermat. Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Silmy Karim," ujar Atep Sopandi saat membacakan putusan sela.

Sebelumnya, Silmy bersama tim kuasa hukumnya mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan jaksa. Salah satu keberatan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan unsur pemaksaan dalam perkara tersebut.

Silmy menilai dakwaan jaksa tidak menjelaskan secara rinci kapan, bagaimana, dan oleh siapa pemaksaan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian dilakukan.

Menurut pihak Silmy, dakwaan menyebut adanya 10 pemohon yang dipaksa memberikan uang. Namun, perbuatan mempersulit atau memperlambat pengurusan dokumen justru disebut dilakukan oleh pejabat dan staf lain.

Menanggapi hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam konstruksi penyertaan tindak pidana, seseorang yang turut serta tidak harus melakukan seluruh unsur perbuatan secara langsung.

Hakim menilai surat dakwaan telah menguraikan dugaan peran aktif Silmy dalam struktur kekuasaan, termasuk memerintahkan Bagus Bramantyo meminta setoran sebesar Rp100 juta per bulan, menempatkan orang kepercayaan pada jabatan penting, serta menanyakan sisa kas.

Sementara itu, dugaan penundaan persetujuan melalui sistem e-Visa Molina disebut dilakukan oleh staf atau pejabat di bawahnya. Praktik tersebut diduga membuat biro jasa membayar sejumlah uang tidak resmi agar terhindar dari risiko kelebihan masa tinggal atau overstay bagi WNA.

Majelis hakim menegaskan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pemaksaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara di persidangan.

Dalam perkara ini, Silmy didakwa melakukan pemerasan dengan nilai mencapai Rp168,92 miliar serta menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar selama periode 2021–2026.

Dugaan pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian bagi para pemohon.

Dokumen yang dimaksud meliputi Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Sumber: antara news.