Pemerintah Cabut Izin HGU 11 Perusahaan Terlibat Karhutla di Kalimantan

RADARTVNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. 

Keputusan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (9/11/2026). Nusron menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan rekomendasi resmi dari Kabareskrim Polri. 

Beberapa perusahaan yang ditindak tersebut diketahui memiliki pemilik manfaat (beneficiary ownership) atau investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, selain investor domestik.

Pencabutan izin dan pembatalan HGU tersebut dibagi ke dalam lima klaster penindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing perusahaan.

Klaster pertama mencakup pencabutan HGU secara menyeluruh terhadap PT MIB (Kalsel), PT RKA (Kalbar), dan PT SKM (Kalbar) karena area lahannya terbakar berulang kali melampaui 50 persen luasan izin tanpa ditunjang sarana mitigasi karhutla. 

Klaster kedua menyasar PT PSLT (Kalbar) seluas 2.300 hektar yang masa berlaku HGU-nya telah habis sejak 2020 dan langsung diambil alih negara. Sementara itu, klaster ketiga berupa pembatalan penerbitan HGU menyasar PT ANI, PT BOS, dan PT AER di Kalbar. 

Adapun klaster keempat diberlakukan pencabutan HGU sebagian pada PT SAE di Landak (Kalbar) karena dampak kebakaran di bawah 50 persen, serta klaster kelima yang mencakup PT STP, PT API, dan PT JMS saat ini masih dalam proses inspeksi fisik dan pendalaman data di lapangan.

BACA JUGA:Bareskrim Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, 23 Perusahaan Direkomendasikan Cabut Izin

 

Sumber: cnn indonesia