Antrean BBM Subsidi Lampung Naik 26 Persen, Ini Penyebabnya

BANDAR LAMPUNG, RADARTVNEWS.COM – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lampung meningkat sekitar 23–26 persen. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Komisi XII DPR RI menilai pembenahan pelayanan dan pengawasan distribusi menjadi langkah penting untuk mengurai antrean yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan peningkatan antrean tersebut saat meninjau SPBU Pertamina Candimas di Natar, Lampung Selatan, serta SPBU CoDo Bypass Rajabasa pada Jumat (9/10/2026).

Menurut Mirza, persoalan antrean bukan disebabkan oleh kekurangan stok bahan bakar minyak (BBM), melainkan meningkatnya kebutuhan kendaraan yang belum diimbangi optimalisasi pelayanan di SPBU.

Pemerintah Provinsi Lampung berencana memprioritaskan pembenahan standar operasional prosedur (SOP), pencegahan kecurangan, serta penertiban penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Anggota Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menilai lamanya proses pelayanan turut berkontribusi terhadap antrean kendaraan. Berdasarkan hasil pemantauan di dua SPBU, pengisian BBM sebanyak 40–45 liter yang secara teknis dapat berlangsung sekitar lima menit ditemukan membutuhkan waktu hingga 10–20 menit.

Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan jumlah operator dibandingkan kendaraan yang dilayani. Selain itu, pemeriksaan kesesuaian kode QR dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilakukan ketika kendaraan berada di depan dispenser juga memperlambat proses pengisian.

Untuk mempercepat pelayanan, Putri mendorong peningkatan manajemen operasional SPBU dan perbaikan mekanisme verifikasi sebelum pengisian BBM dilakukan. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kode QR yang berpotensi menyebabkan BBM subsidi tidak diterima oleh pihak yang berhak.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup tambahan Biosolar sebesar 120.384 kiloliter dan Pertalite sebesar 72.391 kiloliter.

Namun, penambahan kuota tersebut masih dalam proses kajian BPH Migas dengan mempertimbangkan kebutuhan BBM secara nasional.

Pemerintah berharap pembenahan pelayanan, pengawasan distribusi, dan evaluasi kebutuhan BBM dapat mengurangi antrean di SPBU. Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai peruntukannya agar subsidi dapat dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan.

Sumber: