DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang
DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang--
RADARTVNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/10/2026).
Pengesahan tersebut menjadi tahap akhir setelah Komisi IX DPR bersama pemerintah menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna pada Senin (5/10/2026).
Rapat paripurna ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 memang memasukkan pengambilan keputusan atas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai salah satu agenda.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, mengatakan penyusunan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih terintegrasi.
Sebelumnya, pembahasan RUU dilakukan sejak 14 September hingga 5 Oktober 2026. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menyatakan menerima hasil pembahasan dan menyetujui RUU tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
BACA JUGA:Bebas Bersyarat Indra Kenz Segera Dicabut, Korban Penipuan berharap Kembali ke Lapas
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Selain itu, aturan tersebut mencakup tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan pekerja, pengupahan dan kesejahteraan, serta hubungan industrial.
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan hingga ketentuan pidana juga menjadi bagian dalam RUU tersebut.
Pemerintah menyebut regulasi baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, aturan tersebut diarahkan untuk mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
Dengan disahkannya RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah dan DPR memiliki landasan hukum baru yang mengatur sistem ketenagakerjaan secara lebih menyeluruh.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: afu.id