Perkara Syarat Wapres Gibran Bergulir di Mahkamah Konstitusi

Perkara Syarat Wapres Gibran Bergulir di Mahkamah Konstitusi

Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka. --

RADARTVNEWS.COM — Gugatan terkait persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, (23/9/2026). Perkara tersebut berkaitan dengan dalil pemohon mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pemilu 2024.

Gugatan diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Prajurit TNI M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurman M. S. Sihombing. Para pemohon menilai terdapat persoalan terkait pemenuhan syarat sebagai calon wakil presiden.

Dalam gugatannya, pemohon merujuk Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki riwayat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Pemohon kemudian mendalilkan bahwa Gibran dinilai tidak terbukti memiliki ijazah tamat SMA.

Perkara tersebut juga memuat permintaan agar Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua calon wakil presiden apabila gugatan dikabulkan. Kedua nama tersebut nantinya diusulkan kepada MPR untuk dipilih sesuai mekanisme yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam petitum ke-7, pemohon meminta MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan. Permintaan tersebut merupakan bagian dari petitum atau tuntutan hukum yang diajukan pemohon dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menyarankan pihak Gibran lebih memusatkan perhatian pada pembuktian hukum. Menurutnya, energi sebaiknya digunakan untuk menyiapkan argumen serta bukti yang dapat menjawab seluruh dalil dalam gugatan.

BACA JUGA:Posisi Duduk Gibran Bergeser dalam Rapat Kabinet, Publik Soroti Makna di Baliknya

Zainal juga menilai perdebatan mengenai motif politik di balik perkara tersebut tidak perlu menjadi fokus utama. Pihak Gibran, menurut dia, perlu menyiapkan keterangan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai bagian dari dasar persidangan.

Ia turut menanggapi pendaftaran relawan Gibran sebagai pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Menurut Zainal, keputusan mengenai kedudukan hukum atau legal standing relawan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim konstitusi.

Sidang lanjutan perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, (23/9/2026) malam pukul 19.00 WIB. Agenda persidangan mencakup penyampaian jawaban dari pemohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan dari Bawaslu.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait