DPRD Lampung Soroti Antrean BBM Meski Pertamina Klaim Stok Aman

RADARTVNEWS.COM – Ketersediaan BBM di Lampung disebut masih dalam kondisi aman, tetapi antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Provinsi Lampung yang meminta Pertamina Patra Niaga mengevaluasi distribusi dan memastikan pasokan BBM sampai kepada masyarakat.

Sorotan DPRD muncul setelah sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel pada Jumat (11/9/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait stok, realisasi kuota, pola distribusi, hingga penyebab antrean BBM yang masih terjadi.

Rombongan DPRD diterima langsung oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Lampung PT Pertamina Patra Niaga, Bima Kusuma Aji.

Dalam pertemuan itu, Pertamina menyampaikan bahwa stok BBM di Lampung masih aman. Namun, realisasi konsumsi BBM bersubsidi menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat.

Untuk Solar subsidi, kuota Lampung pada 2026 ditetapkan sebesar 790.000 kiloliter (KL). Hingga Agustus, realisasinya telah mencapai sekitar 524.018 KL dan diproyeksikan mengalami kelebihan kuota sekitar 8,5 persen.

Sementara itu, kuota Pertalite mencapai 695.000 KL. Hingga Agustus, realisasinya telah mencapai sekitar 460.000 KL atau 70 persen.

Pertamina juga telah meningkatkan penyaluran Solar subsidi harian dari sekitar 2.200 KL menjadi 2.500 KL per hari.

Meski pasokan dinyatakan aman dan penyaluran harian telah ditambah, antrean kendaraan masih ditemukan di sejumlah SPBU. DPRD menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh agar persoalan tidak hanya diselesaikan melalui penambahan pasokan.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi ketersediaan dan distribusi BBM di Lampung.

“Kita tadi ke Pertamina Patra Niaga dalam rangka monitoring ketersediaan BBM di Provinsi Lampung,” kata Fatikhatul.

Ia menilai antrean yang muncul hampir setiap hari tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan teknis semata di tingkat SPBU. Karena itu, DPRD mendorong adanya evaluasi lebih lanjut terhadap distribusi BBM agar pasokan yang tersedia dapat diterima masyarakat secara optimal.(*) 

Sumber: lampung geh news.