BANNER HEADER DISWAY HD

Benarkah Indonesia Negara Termiskin ke 2 Versi Bank Dunia?, Ini Penjelasan BPS

Benarkah Indonesia Negara Termiskin ke 2 Versi Bank Dunia?, Ini Penjelasan BPS

--ISTIMEWA

RADARTVNEWS.COM – Laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) memicu perdebatan luas setelah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di dunia setelah Zimbabwe, jika menggunakan standar garis kemiskinan global sebesar US$2,15 per hari atau setara dengan sekitar Rp10.000 per hari (mengacu kurs 1 USD = Rp15.000).

BACA JUGA:Pemerintah Resmi Terapkan Campuran Etanol 10 Persen di BBM, Disetujui Presiden Prabowo

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menjelaskan bahwa berdasarkan standar global itu, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

Angka ini menempatkan Indonesia di posisi yang mengejutkan, mengingat secara ekonomi makro Indonesia termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country).

Namun, data ini berbeda signifikan dengan catatan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan publikasi BPS per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat hanya sekitar 25,22 juta jiwa, atau sekitar 9,36 persen dari total populasi nasional.

Perbedaan mencolok ini disebabkan oleh perbedaan standar pengukuran kemiskinan yang digunakan kedua lembaga.

Bank Dunia menggunakan acuan internasional sebesar US$2,15 per orang per hari, yang berlaku secara global untuk menilai kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan nasional, yaitu dengan garis kemiskinan sekitar Rp550.458 per kapita per bulan, atau sekitar Rp18.000 per hari, disesuaikan dengan harga kebutuhan dasar dan daya beli masyarakat Indonesia.

Perbedaan metodologi ini akhirnya menghasilkan selisih besar antara data nasional dan global. Bank Dunia menilai kemiskinan ekstrem secara seragam di seluruh dunia tanpa memperhitungkan perbedaan biaya hidup di setiap negara, sedangkan BPS menyesuaikan dengan konteks ekonomi domestik.

Menurut pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, perbedaan tersebut tidak bisa disamakan secara langsung.

Ia menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan versi Bank Dunia digunakan untuk membandingkan antarnegara secara global, sementara data BPS lebih relevan untuk menentukan kebijakan sosial di tingkat nasional.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: