Wagub Lampung Apresiasi Kemenkumham Deklarasi Janji Kinerja

BANDAR LAMPUNG- Guna memantapkan diri menghadapi babak baru dalam Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2022, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (12/01). Kegiatan dipusatkan di Aula Kantor Wilayah ini Diikuti secara langsung oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, para Kepala Unit Pelaksana Teknis se Lampung, serta seluruh pegawai di masing-masing Unit Pelaksana Teknis secara virtual. Deklarasi Janji Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Kemenkumham Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna mewujudkan kepastian hukum di Provinsi Lampung. Giat ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Janji Kinerja sebelumnya yang dilaksanakan Kemenkumham RI dan dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 6 Januari 2022  dengan tema Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak serta dalam upaya peningkatan pelayanan Publik. PLT Kepala Kantor Wialayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung,  Iwan Santoso menjelaskan, perjanjian kinerja ini merupakan langkah awal untuk mengambil langkah strategis agar pelaksanaan pencapaian target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Deklarasi ini mengusung tema Kemenkum HAM semakin PASTI dan Berakhlak mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural. Kanwil Kemenkumham berkomitmen untuk membangun SDM unggul dan terpercaya yang menjadikan kata kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan Pembangunan SDM menjadi prioritas strategis untuk segera dilaksanakan. "Kegiatan Deklarasi ini dilakukan tiap awal tahun. Tujuannya untuk menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja Kemenkum HAM yang PASTI, yaitu profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif. Juga meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan good government, dan clean government,” ujar Plt. Kakanwil Kemenkum HAM Provinsi Lampung Iwan Susanto. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengharapkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung terjalin dengan apik. Adanya deklarasi janji kinerja dan pencanganan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini menandakan kepedulian yang baik tentang hukum. Dengan deklarasi janji kinerja ini menandakan sensitifitas dalam pemulihan ekonomi nasional. "Saya mengapresiasi pihak dari Kanwil Kemenkumham Lampung pada deklarasi hari ini. Apalagi janji kinerja dalam pemulihan ekonomi nasional," kata Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) saat menghadiri deklarasi. Diketahui hingga saat ini masih banyak persoalan hukum yang ditemukan di masyarakat,  terkadang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung  sehingga diperlukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung (HAM) dalam bidang pelayanan Hukum dan HAM di Provinsi Lampung. Ditambahkan Nunik Dengan kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum serta meningkatnya budaya sadar hukum  sehingga kedepannya dunia usaha dapat berkembang dengan kondusif sebagaimana yang menjadi target pembangunan ke depan khususnya di Provinsi Lampung. (Ren/Jef)

Sumber: