Halangi Ukur Ulang HGU PT SGC, Elemen Desak Presiden Copot Menteri ATR/BPN

JAKARTA, RADARTVNEWS.COM  - Ratusan massa aksi Triga Rakyat Lampung (DPP Akar Lampung, DPP Pematank, dan DPP Keramat), kembali menggelar unjuk rasa di Jakarta Senin 25 Agustus 2025.

Aliansi 3 elemen ini menggelar demosntrasi di dua lokasi, di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  dan Kejakasaan Agung RI.

Elemen mendesak agar Menteri ATR/BPN segera melaksanakan putusan RDP/RDPU DPR RI pada 19 Juli 2025 terkait pengukuran ulang seluruh lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung.

Aksi dilakukan karena Kementerian ATR/BPN dinilai berlarut-larut dan terkesan melindungi kepentingan korporasi. Apalagi jika ditelaah komentar Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid.

BACA JUGA :Titik Terang di Tengah Konflik, Komisi II DPR RI Putuskan Penertiban HGU PT SGC

BACA JUGA :Dukung Pengukuran Ulang HGU SGC, DPRD Tulang Bawang Bersuara Tegas

Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menegaskan rakyat Lampung sudah terlalu lama dipermainkan birokrasi.

“Putusan RDP/RSPU DPR RI itu bukan kertas kosong, itu amanah rakyat. Jika ukur ulang terus ditunda dengan alasan teknis dan anggaran, maka ini bentuk pengkhianatan terang-terangan terhadap rakyat Lampung,” ucapnya lantang.

Nada serupa disampaikan Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, yang langsung menyasar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dia mengingatkan agar sang menteri tidak main-main dengan nasib rakyat.

“Kalau Menteri tidak mampu jalankan amanah ini, lebih baik mundur. Jabatan itu amanah, bukan hadiah untuk duduk manis. Kami beri ultimatum, jika tidak ada sikap tegas, kami akan lakukan aksi setiap hari di ATR/BPN dan aksi di Istana Negara,” tegas Romli di atas mobil komando.

BACA JUGA :Ratusan Massa Lampung Kembali Kepung Kejagung dan KPK : Desak Usut Dugaan Korupsi SGC dan Skandal CSR BI

Perwakilan massa sempat diterima untuk hearing dengan ATR/BPN. Pihak kementerian diwakili Subag Bidang HGU, Abdurrahman menyampaikan proses verifikasi dan identifikasi sudah dilakukan. “Tetapi perintah ukur ulang belum turun,” kata pejabat BPN.

Dokumen inventarisasi masalah pun belum disampaikan ke Komisi II DPR. Hal ini membuat para aktivis kian curiga, terutama ketika Ketua Akar meminta dokumen tersebut namun tidak diberikan. “Seolah dokumen itu seperti kitab suci yang disembunyikan, tidak boleh diakses rakyat,” keluh Indra.

Ketua DPP Keramat Lampung, Sudirman Dewa, menyebut hasil pertemuan dengan perwakilan ATR/BPN justru menambah kekecewaan, hanya menyebut verifikasi dan identifikasi sudah dilakukan, tetapi ukur ulang belum ada perintah.

Sumber: