Rakyat Berjuang Beli Rumah, DPR Dapat Tunjangan Mewah
-Istimewa-
Kebijakan tunjangan rumah DPR tidak hanya menimbulkan kecaman, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) mencatat, hanya 48% responden yang percaya DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Angka ini dikhawatirkan akan semakin menurun jika polemik tunjangan tidak segera dijelaskan secara transparan.
BACA JUGA:Gaji dan Tunjangan DPR Fantastis, Anggota DPR Tetap Pilih Ilustrasi AI
Selain itu, beban anggaran negara ikut dipertanyakan. Jika seluruh 575 anggota DPR menerima Rp50 juta per bulan, total dana yang harus dikeluarkan negara mencapai Rp28,7 miliar per bulan, atau lebih dari Rp344 miliar per tahun. Dana sebesar itu bisa dialihkan untuk menambah kuota rumah subsidi atau memperluas bantuan sewa bagi keluarga miskin.
Polemik tunjangan rumah DPR menjadi ironi di tengah perjuangan rakyat memiliki hunian layak. Di satu sisi, negara menggembar-gemborkan program perumahan nasional, tetapi di sisi lain justru memberi fasilitas besar kepada elit politik. Transparansi, keadilan, dan prioritas anggaran menjadi tuntutan publik agar hak atas rumah benar-benar dirasakan semua warga, bukan hanya segelintir orang di kursi kekuasaan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
