Kontroversi Vasektomi KDM sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial, Ini Klarifikasi Kang Dedi Mulyadi

JAWA BARAT, RADARTVNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yg dikenal dengan KDM, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi warga penerima bantuan sosial (bansos). Pernyataan ini disampaikan Dedi untuk meluruskan berbagai interpretasi yang berkembang di masyarakat terkait usulannya soal program Keluarga Berencana (KB).

Dedi menjelaskan bahwa program KB yang diusulkannya bukan hanya terbatas pada vasektomi, melainkan berbagai metode pengendalian kelahiran yang bersifat sukarela dan tidak memaksa. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang mewajibkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos. 

"Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Bisa dilihat di media sosial saya," ujar Dedi Mulyadi saat memberikan klarifikasi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Sebelumnya, Dedi memang pernah mengusulkan agar penerima bansos yang memiliki banyak anak dapat mengikuti program KB, dengan harapan para pria juga ikut berperan aktif dalam pengendalian kelahiran agar beban tidak hanya jatuh pada perempuan. 

Namun, usulan ini tidak pernah dimaksudkan sebagai syarat mutlak atau kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan sosial.

Usulan tersebut sempat menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang menyatakan bahwa vasektomi hukumnya haram kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak menyebabkan kemandulan permanen. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mengingatkan bahwa pemaksaan vasektomi sebagai syarat bansos berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan pun menilai bahwa pernyataan tersebut kurang matang dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Mereka mengingatkan agar kebijakan terkait program KB harus berdasarkan kesadaran dan sukarela, bukan paksaan atau syarat administratif.

Dedi Mulyadi menegaskan kembali bahwa program KB yang didukungnya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan mengatur jumlah kelahiran secara bertanggung jawab, bukan sebagai alat diskriminasi dalam penyaluran bansos. 

Ia juga menyebut bahwa selama ini program KB pria, termasuk vasektomi, sudah berjalan dan diberikan insentif secara sukarela di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Dengan klarifikasi ini, Dedi berharap masyarakat tidak salah paham dan dapat melihat program KB sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, tanpa ada unsur paksaan yang melanggar hak asasi manusia.

Sumber: