Nol Rupiah Akan Dipangkas? Rencana Redenominasi Kembali Diaktifkan Pemerintah

- ⁠Meningkatkan kredibilitas rupiah di dalam negeri maupun di pasar internasional.

Meski potensi manfaatnya cukup jelas, pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan, yaitu :

- Diperlukan sosialisasi yang cukup agar masyarakat memahami bahwa pengurangan nol bukan berarti uang “kurang” atau daya beli menurun.

- Sistem pembayaran digital, perbankan, mesin kasir, dan aplikasi transaksi harus disiapkan agar dapat berjalan lancar dengan pecahan baru.

- ⁠Publik perlu meyakini bahwa beleid ini bukanlah bentuk devaluasi, melainkan penyederhanaan angka dengan nilai riil tetap.

Waktu dan Prosedur Pelaksanaan

- Penyusunan RUU Redenominasi tercantum dalam PMK 70/2025 sebagai bagian dari strategi Kemenkeu 2025–2029.

- ⁠Target penyelesaian RUU diarahkan pada tahun 2027.

- ⁠Setelah regulasi siap, tahapan yang umum dilakukan meliputi: sosialisasi → pencetakan uang baru → periode dua uang (lama dan baru) beredar bersamaan → penarikan uang lama secara bertahap → pemantauan dampak terhadap transaksi dan harga.

BACA JUGA:Nilai Tukar Rupiah dan Mata Uang Asia Tertekan Usai Trump Umumkan Tarif 100% ke Produk China

Apa Artinya bagi Masyarakat?

- Jika kebijakan diterapkan, masyarakat tidak mengalami perubahan daya beli, hanya angka pada uang dan harga yang akan disederhanakan.

- Pelaku usaha dan penyedia layanan harus mempersiapkan pencatatan dan pembukuan transaksi agar sesuai dengan pecahan uang baru.

- Pengguna dompet digital, e-commerce maupun aplikasi pembayaran perlu memperhatikan pembaruan sistem agar transaksi tetap mudah dan aman.

Rencana penyederhanaan rupiah yang tertuang dalam PMK 70/2025 menunjukkan bahwa pemerintah mulai mematangkan langkah menuju baru mata uang nasional yang lebih ringkas. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada persiapan sistem, regulasi, koordinasi antarlembaga dan sosialisasi yang menyeluruh ke masyarakat.

Sumber: