PHK Tembus 42 Ribu Pekerja: Bantuan Kemnaker Hadir, Publik Pertanyakan Janji 19 Juta Lowongan Gibran

BANDAR LAMPUNG, RADARTVNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan sebanyak 42.385 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang periode Januari - Juni 2025, meningkat sekitar 32,1 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya berdasarkan data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sektor pengolahan mencatat angka tertinggi dengan 22.671 tenaga kerja terdampak, diikuti perdagangan besar dan eceran serta pertambangan dan penggalian.

Untuk menjaga daya tahan korban PHK dan membuka peluang baru, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan dua program utama, yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencakup bantuan tunai, pelatihan reskilling/upskilling,  akses informasi pasar kerja, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang bersifat interim untuk membantu kebutuhan pekerja terdampak.

Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa upaya ini penting agar korban PHK bisa kembali berdaya dan menyambung kehidupan sambil menunggu status pekerjaan baru.

 

Meski langkah pemerintah ini diapresiasi, banyak masyarakat justru mengangkat kembali janji Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang pernah menyatakan akan membuka 19 juta lapangan kerja termasuk 5 juta green jobs pada debat Pilpres Januari 2024. Publik mempertanyakan jika peluang kerja massal itu benar, kenapa angka PHK masih meroket dan pengangguran belum teratasi.

BACA JUGA:Klaim Prabowo Angka Pengangguran dan Kemiskinan Menurun, Benarkah?

Reaksi keras muncul saat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, justru mendorong masyarakat terutama di Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai solusi atas tingginya pengangguran. Pernyataan ini dinilai kontradiktif dengan visi penciptaan lapangan kerja dalam negeri yang dijanjikan sebelumnya. “Menuju Indonesia bubar,” komentar salah satu netizen di media sosial.

Banyak kritik muncul soal ketidakcocokan antara slogan kampanye dan realitas kebijakan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut target 19 juta pekerjaan sebagai “utopia” mengingat situasi Anggaran Negara yang menantang, sementara pengusaha menyebut ada hingga 150.000 korban PHK di kuartal kedua saja Menaker Yassierli mengakui bahwa sebagian besar pengangguran berasal dari lulusan sekolah menengah, menandakan lemahnya kualitas penyediaan lapangan kerja formal.

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap bantuan lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan  Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan meringankan beban korban PHK meski sifatnya sementara. Namun publik menyesalkan lambatnya pionir lapangan kerja baru yang dijanjikan, dan kini menuntut kejelasan timeline serta strategi konkret agar janji “19 juta lapangan kerja” tidak sekedar slogan semata.

BACA JUGA:Kurangi Pengangguran, Disnaker Lampung Gencarkan Pelatihan Vokasi di Desa

Pada akhirnya, angka PHK yang terus menanjak menjadi ujian nyata bagi janji 19 juta lapangan kerja yang pernah dielu-elukan. Bantuan JKP dan BSU mungkin mampu meredam gejolak sesaat, tetapi tanpa strategi penciptaan kerja yang jelas dan berkelanjutan, janji itu berisiko tinggal slogan politik belaka. Publik kini menunggu, apakah pemerintah akan benar-benar membuka pintu bagi jutaan peluang kerja, atau sekadar membiarkan pintu itu tetap terkunci di balik retorika.

 

 

Sumber: