JAKARTA - Upah di bawah Rp 3,5 Juta per bulan akan ditambah Rp 1 Juta mulai April ini. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta perusahaan melakukan validasi data agar tepat sasaran dan sampai pada yang berhak menerima.
Dilansir Disway National Network (DNN) grup radartvnews.com, Puan Maharani mengingatkan agar bantuan sosial bagi pekerja distribusi bantuan dana berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
”Kami memberi apresiasi atas komitmen pemerintah melanjutkan subsidi upah yang diberikan sebagai bantuan saat pandemi Covid-19. Pastikan agar BSU diterima bagi mereka yang berhak menerimanya,” kata Puan, Rabu 6 April 2022.
Dia mengingatkan perusahaan untuk benar-benar melakukan pendataan. "Hindari kesalahan validasi data" katanya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menilai subsidi upah akan membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kata Puan, validasi data penerima mutlak dilakukan.
Direncanakan ada 8,8 juta orang yang akan menerima subsidi upah kali ini, dengan total anggaran sebesar Rp 8,8 triliun.
Program BSU tahun 2022 pun disebut akan diteruskan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Puan meminta Pemerintah menjelaskan lebih lanjut seperti apa realisasi penyaluran subsidi upah dengan skema JKP itu.
”Apakah ini artinya penerima mendapat BSU melalui program yang ada di JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya? Kami minta Pemerintah dapat memberikan penjelasan secara mendetail,” ucap Puan.
Selain bantuan subsidi upah, ada juga bantuan untuk pelaku UMKM yang akan diberikan tahun ini dengan besaran Rp 600.000 per penerima.
Puan menyebut bantuan ini akan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional.
”Tentunya teman-teman pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal, dan kita berharap UMKM Indonesia bisa semakin bangkit kembali,” tuturnya.
”Maka penting sekali agar bantuan-bantuan ini tepat sasaran sehingga alokasi anggaran yang akan dikeluarkan bisa tepat guna,” terangnya.
Puan juga mengapresiasi langkah pemerintah yang segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menyikapi tingginya harga minyak goreng. Namun, Puan mengingatkan BLT Minyak Goreng ini hanyalah solusi jangka pendek.
”Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan BLT Minyak Goreng, terutama di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, dimana kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, termasuk minyak goreng cukup tinggi. Sebagai solusi jangka pendek ini patut diapresiasi,” terang Puan.
Akan tetapi, Puan mengingatkan, untuk solusi jangka panjang, pemerintah harus membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.
Perempuan yang menjadi Ketua DPR RI pertama ini menjabarkan, pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng.
”Termasuk penguasaan dari hulu ke hilir dalam produksi minyak goreng,” ujarnya.
Puan mengingatkan, agar menjadi solusi jangka pendek menjelang Lebaran, BLT Minyak Goreng harus dilakukan dengan cepat, namun tepat sasaran.
”Semakin cepat tersalurkan semakin baik untuk masyarakat. Namun juga harus semakin menutup semua potensi penyimpangan dalam penyaluran di lapangan,” katanya.
Puan mengingatkan, penyaluran BLT Minyak Goreng yang tidak tepat sasaran akibat penyimpangan atau kelalaian petugas di lapangan sekalipun, akan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.
”Tutup segala potensi kelalaian dan penyimpangan di lapangan. Apalagi di tengah bulan Ramadan, di mana mayoritas masyarakat Indonesia sedang ingin beribadah dengan tenang,” tegasnya. (dnn/rie)